Paradoks Raksasa Hijau Mengapa Laba Ribuan Hektar Lahan PTPN Belum Sebanding dengan Luas Asetnya
Pengelolaan lahan perkebunan negara di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Jawa Barat hingga saat ini masih menyisakan sebuah tanda tanya besar mengenai efisiensi dan optimalisasi aset negara yang begitu masif. Dengan penguasaan lahan yang mencapai lebih dari 113 ribu hektar, sebuah angka yang secara geografis mampu mencakup wilayah yang sangat luas, perolehan laba yang dihasilkan seringkali dianggap belum mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai paradoks raksasa hijau, di mana skala ekonomi yang besar tidak serta merta berbanding lurus dengan profitabilitas yang maksimal. Jika kita membedah lebih dalam, ada benang merah yang menghubungkan antara warisan struktur organisasi masa lalu, beban sosial yang dipikul sebagai entitas BUMN, serta tantangan agronomis yang selama ini menghambat akselerasi keuntungan perusahaan di tanah pasundan.
Akar masalah dari kecilnya margin keuntungan jika dibandingkan dengan luasan lahan ini bermula dari komposisi komoditas yang dikelola, di mana Jawa Barat secara historis merupakan sentra tanaman teh dan karet yang merupakan warisan era kolonial. Berbeda dengan kelapa sawit yang memiliki margin keuntungan tebal dan perputaran arus kas yang cepat, teh dan karet adalah komoditas padat karya yang memerlukan biaya perawatan dan pemanenan yang sangat tinggi namun memiliki harga jual yang sangat fluktuatif di pasar global. Di sini, PTPN menghadapi dilema tata kelola yang berat karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis murni yang bisa dengan mudah mengonversi lahan teh menjadi sawit demi mengejar cuan, melainkan juga memikul tanggung jawab menjaga ekosistem lingkungan dan keberlangsungan lapangan kerja bagi ribuan masyarakat lokal yang sudah bergantung pada kebun teh selama lintas generasi.
Selain faktor komoditas, masalah produktivitas per hektar menjadi titik lemah yang paling mencolok dalam tata kelola perkebunan negara. Banyak lahan yang saat ini dikelola dihuni oleh tanaman-tanaman tua yang sudah melewati masa produktif puncaknya, namun proses peremajaan atau replanting seringkali tertunda akibat keterbatasan modal di masa lalu. Hal ini menciptakan kondisi di mana biaya operasional untuk pemeliharaan satu hektar lahan tetap tinggi, namun output atau hasil panen yang dihasilkan justru menurun. Ketimpangan ini diperparah oleh beban administratif dan birokrasi yang gemuk, di mana rasio karyawan terhadap luas lahan di PTPN cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan perkebunan swasta yang lebih ramping dan berbasis teknologi. Beban pensiun dan tunjangan sosial bagi ribuan karyawan menjadi komponen biaya tetap yang sangat besar, sehingga menggerus laba bersih sebelum sempat dialokasikan untuk pengembangan usaha.
Persoalan tata kelola juga merembet pada masalah legalitas dan pengamanan fisik aset di lapangan yang sering kali menjadi titik kebocoran pendapatan. Dengan luasan lahan yang mencapai ribuan hektar, pengawasan terhadap okupansi lahan oleh pihak ketiga tanpa izin menjadi tantangan yang sangat pelik di Jawa Barat. Fenomena penggarapan ilegal, alih fungsi lahan tanpa koordinasi, hingga pencurian hasil bumi di area-area terpencil merupakan realitas yang mengurangi potensi pendapatan secara sistemik. Meskipun saat ini transformasi digital melalui sistem monitoring berbasis satelit dan aplikasi pelaporan real-time mulai diimplementasikan, lubang-lubang kebocoran dari praktik tata kelola yang tidak disiplin di masa lalu masih menyisakan sisa-sisa inefisiensi yang berat untuk dibersihkan dalam waktu singkat.
Namun, di tengah kritik mengenai kecilnya keuntungan tersebut, langkah restrukturisasi besar-besaran melalui pembentukan Holding Perkebunan Nusantara sebenarnya adalah pengakuan jujur dari pemerintah bahwa memang ada yang salah dalam tata kelola selama ini. Penggabungan unit-unit usaha menjadi sub-holding seperti PalmCo dan SupportingCo bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang dan mengonsolidasikan kekuatan finansial agar mampu melakukan investasi pada teknologi pertanian modern. Keuntungan yang kini mulai muncul meskipun dalam angka yang dianggap masih "sedikit" dibandingkan luas asetnya, sebenarnya merupakan sinyal awal dari pemulihan kesehatan keuangan. Tantangan ke depan bagi PTPN bukan lagi sekadar mempertahankan luas lahan, melainkan bagaimana mengubah setiap meter persegi tanah negara tersebut menjadi nilai tambah ekonomi yang efisien melalui industrialisasi hasil kebun, optimalisasi sektor pariwisata perkebunan, dan disiplin finansial yang ketat agar tidak lagi menjadi raksasa yang hanya besar secara fisik namun rapuh secara neraca keuangan.