Menyoroti fenomena krisis kepemimpinan desa di Kabupaten Garut
Kabupaten Garut memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Namun, sebuah realitas pahit seringkali luput dari diskusi arus utama: stagnasi kemajuan desa. Jika dibandingkan dengan desa-desa di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang kerap viral karena inovasi dan kemandirian ekonominya, desa-desa di Garut tampak masih bergelut dengan masalah fundamental kepemimpinan.
1. Kesenjangan Kualitas SDM dan Kapasitas Akademik
Salah satu akar masalah utama adalah rendahnya standar kompetensi dan latar belakang akademik sebagian oknum kepala desa. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tren kepemimpinan desa mulai bergeser ke arah profesionalisme, di mana banyak anak muda berpendidikan tinggi pulang kampung untuk membangun desa.
Di Garut, kepemimpinan desa seringkali masih dipandang sebagai jabatan status sosial ketimbang tanggung jawab manajerial. Kurangnya kemampuan akademik ini berdampak pada:
- Ketidakmampuan menyusun rencana pembangunan yang strategis.
- Lemahnya literasi digital dalam tata kelola administrasi.
-Ketidakpahaman terhadap regulasi hukum yang seringkali berujung pada masalah tipikor.
2. Masalah Integritas: Transparansi dan Arogansi
Transparansi anggaran adalah kunci kemajuan. Desa-desa maju di Jawa Tengah (seperti Desa Ponggok) sukses karena keterbukaan informasi. Sebaliknya, di banyak wilayah di Garut—baik perkotaan maupun pedesaan—masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi penggunaan Dana Desa.
Sifat arogan oknum pemimpin yang merasa sebagai "raja kecil" menciptakan jarak dengan warga. Pola kepemimpinan yang bersifat top-down dan antikritik ini membunuh partisipasi publik. Padahal, kemajuan sebuah daerah hanya bisa dicapai jika ada sinergi antara pemimpin yang rendah hati dan warga yang aktif.
3. Perbandingan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur
Mengapa desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa lebih maju?
-Visi Kewirausahaan: Kepala desa di sana banyak yang bertindak sebagai CEO bagi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) mereka.
-Tanggung Jawab Moral: Ada budaya rasa malu yang tinggi jika desanya tertinggal atau jika anggaran tidak terserap dengan tepat sasaran.
-Konektivitas: Pemerintah daerah di sana lebih aktif melakukan pendampingan dan sertifikasi kompetensi bagi perangkat desa.
4. Dampak Nyata bagi Garut
Akibat dari kurangnya figur pemimpin yang berkualitas ini, Garut mengalami:
-Lambatnya Pengentasan Kemiskinan: Program hanya bersifat seremonial tanpa dampak jangka panjang.
-Infrastruktur yang Cepat Rusak: Akibat pengerjaan yang kurang pengawasan dan transparansi.
- Brain Drain: Pemuda-pemuda cerdas Garut lebih memilih berkarir di kota besar karena tidak melihat ruang kolaborasi di desa mereka sendiri.
Garut tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya dari Jawa Tengah atau Jawa Timur selama sistem rekrutmen dan pola pikir kepemimpinan desa tidak dibenahi. Dibutuhkan keberanian dari masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan sekadar popularitas atau politik uang.
Sudah saatnya desa di Garut dipimpin oleh sosok yang haus akan inovasi, transparan dalam bekerja, dan memiliki standar intelektual yang mumpuni untuk membawa Garut keluar dari bayang-bayang ketertinggalan.