Ironi Garut selatan tanah subur rakyat kurang makmur
Kondisi geografis dan ekonomi di wilayah Jawa Barat, khususnya Garut Selatan, menyimpan ironi yang mendalam jika kita melihat korelasi antara luas wilayah, ketersediaan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola lahan. Dengan alokasi Dana Desa yang rata-rata hanya berkisar pada angka dua miliar rupiah per tahun, pemerintah desa dihadapkan pada tantangan yang hampir mustahil untuk diselesaikan secara konvensional. Angka tersebut harus dipangkas untuk berbagai kewajiban negara seperti bantuan langsung tunai, penanganan kesehatan masyarakat, hingga biaya operasional kantor, sehingga sisa anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik menjadi sangat tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dicakup. Di daerah dengan medan perbukitan yang sulit, biaya pembangunan satu kilometer jalan saja sudah bisa menyedot sebagian besar anggaran, menyisakan sedikit sekali ruang untuk pemberdayaan ekonomi atau inovasi teknologi yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memutus rantai kemiskinan.
Ketimpangan ini semakin terasa ketika kita membandingkan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah tersebut dengan daerah yang sudah lebih maju seperti di Jawa Tengah. Jika di Jawa Tengah BUMDes mampu bertransformasi menjadi mesin ekonomi desa melalui sektor jasa dan wisata kreatif yang terintegrasi, di wilayah Garut Selatan banyak unit usaha desa yang masih terjebak pada model bisnis tradisional yang lambat berkembang, seperti simpan pinjam atau sekadar pengadaan barang pokok. Hal ini diperparah oleh kendala logistik akibat infrastruktur jalan yang belum optimal, sehingga harga barang menjadi tinggi dan daya saing produk lokal pun melemah. Masalah intinya seringkali bukan hanya pada ketiadaan modal, melainkan pada krisis manajerial dan hilangnya talenta muda yang lebih memilih bermigrasi ke kota-kota besar demi penghidupan yang lebih pasti.
Secara makro, pemanfaatan lahan di Jawa Barat juga menunjukkan pola yang tidak efisien dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura, Belanda, atau Israel. Jawa Barat memiliki tanah yang sangat subur dengan komposisi hutan dan perkebunan yang dominan di wilayah selatan, namun produktivitasnya masih jauh dari maksimal. Singapura, yang hampir tidak memiliki tanah, mampu menciptakan kedaulatan pangan melalui pertanian vertikal dan integrasi teknologi di lahan sempit. Belanda menguasai pasar dunia dengan mengoptimalkan setiap jengkal tanahnya melalui sistem rumah kaca dan pertanian presisi, sementara Israel berhasil mengubah gurun pasir yang gersang menjadi lahan hijau yang produktif melalui kecanggihan irigasi tetes. Sebaliknya, di wilayah kita, lahan-lahan luas seringkali dibiarkan menjadi lahan tidur atau dikelola dengan cara-cara tradisional yang sepenuhnya bergantung pada perubahan musim dan tenaga fisik manusia tanpa sentuhan mekanisasi.
Kelemahan sumber daya manusia menjadi faktor kunci mengapa potensi "raksasa" di Jawa Barat Selatan ini belum bangun sepenuhnya. Petani kita umumnya masih bekerja secara individual di lahan-lahan gurem yang kecil, sehingga sulit untuk menerapkan skala ekonomi yang efisien. Tanpa adanya regenerasi dari anak muda yang melek teknologi dan manajemen, lahan-lahan yang seharusnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang besar hanya berakhir menjadi sekadar penunjang hidup minimalis. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, diperlukan pergeseran paradigma dari pengelolaan lahan secara tradisional menuju manajemen berbasis korporasi petani di tingkat desa. BUMDes harus berperan bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai penggerak utama yang mampu mengonsolidasikan lahan warga, menerapkan teknologi tepat guna, dan memutus rantai tengkulak dengan menjadi penyerap hasil bumi yang profesional.
Peningkatan efisiensi lahan tidak selalu membutuhkan perubahan fisik yang besar dalam sekejap, melainkan dimulainya keberanian untuk melakukan inovasi pada sektor-sektor yang paling memungkinkan, seperti pengelolaan air bersih yang sistematis atau pengolahan sampah yang bernilai ekonomis. Pemanfaatan teknologi digital untuk memasarkan potensi wisata tersembunyi juga menjadi kunci agar desa tidak lagi hanya bergantung pada kucuran dana dari pusat. Jika SDM lokal di Garut Selatan mulai mengadopsi prinsip efisiensi seperti di Belanda atau Israel, maka lahan hutan dan perkebunan yang melimpah tersebut tidak lagi hanya menjadi beban geografis, melainkan aset produktif yang mampu menyejahterakan masyarakat tanpa harus mengandalkan kucuran dana dua miliar per tahun yang terbatas itu. Transformasi ini pada akhirnya menuntut kolaborasi antara kebijakan yang pro-desa, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan semangat kewirausahaan dari generasi muda untuk kembali membangun tanah kelahirannya.