Solusi penyaluran Bansos yang Bermartabat,
Indonesia mengalokasikan anggaran bansos yang mencapai sekitar 455 triliun rupiah setiap tahun. Angka ini bukan sekadar besar, tetapi raksasa—lebih besar dari APBD gabungan banyak provinsi, lebih besar dari total anggaran pendidikan di sebagian negara Asia, bahkan cukup untuk membangun jutaan infrastruktur dasar jika diarahkan secara tepat. Namun, selama ini uang sebesar itu sebagian besar mengalir dalam bentuk bantuan tunai yang sifatnya konsumtif, cepat habis, dan tidak meninggalkan jejak pembangunan jangka panjang. Pertanyaannya, apakah pola ini bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih produktif, lebih bermartabat, dan lebih memberdayakan? Jawaban yang mungkin adalah ya: alihkan bansos menjadi program kerja sosial nasional.
Bayangkan jika dana 455 triliun itu digunakan untuk menyerap warga miskin sebagai pekerja publik ringan, semacam “PU Desa” atau “Badan Karya Nasional”. Dengan asumsi upah harian sekitar tujuh puluh ribu rupiah selama dua puluh hari kerja per bulan, seorang pekerja hanya membutuhkan sekitar enam belas juta rupiah per tahun. Jika seluruh anggaran bansos dialihkan, negara dapat mempekerjakan hingga dua puluh hingga dua puluh tujuh juta orang miskin setahun penuh. Ini bukan khayalan; ini perhitungan sederhana yang menggambarkan potensi luar biasa yang selama ini tidak tersentuh.
Dampaknya akan sangat besar. Desa-desa akan berubah menjadi ruang hidup yang lebih rapi, bersih, dan terurus. Setiap selokan bisa dikorek rutin, sampah liar bisa dikendalikan, taman-taman desa terurus, dan fasilitas umum tidak lagi terbengkalai. Semua desa akan memiliki tenaga kebersihan, tenaga taman, tenaga keamanan lingkungan, dan tenaga perawatan drainase tanpa biaya tambahan. Tenaga kerja ini sudah ada, anggarannya sudah ada, hanya cara penggunaannya yang perlu diarahkan ulang.
Program kerja sosial juga akan mengubah mentalitas penerima bantuan. Selama ini banyak warga miskin berada dalam posisi pasif—menunggu bantuan cair, marah ketika terlambat, dan merasa tidak punya kendali atas hidup mereka. Dengan program kerja, bantuan berubah menjadi pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas nyata. Penerima tidak lagi merasa menjadi beban negara, melainkan bagian dari solusi. Mereka bekerja beberapa jam sehari dan mendapatkan upah yang adil. Martabat terjaga, kebiasaan kerja terbentuk, dan peluang untuk masuk dunia kerja yang lebih stabil makin terbuka.
Di sisi lain, korupsi dan kebocoran bansos dapat ditekan drastis. Bantuan tunai rawan manipulasi data, pemotongan ilegal, dan permainan politik. Program berbasis kerja akan lebih transparan karena pembayaran dilakukan sesuai jam kerja yang tercatat, bukan atas daftar nama yang sulit diverifikasi. Sulit untuk memalsukan orang yang bekerja menyapu jalan atau membersihkan drainase—hasil kerjanya terlihat jelas setiap hari.
Memang ada risiko. Pemerintah bisa dituduh memaksa warga miskin bekerja atau memanfaatkan kelemahan mereka. Namun risiko ini bisa diatasi dengan memastikan program bersifat sukarela, jam kerja ringan dua hingga tiga jam sehari, kontrak transparan, dan pekerjaan yang bermartabat. Risiko penyalahgunaan oleh aparat desa juga bisa ditekan melalui publikasi pekerjaan, sistem absensi digital, dan pengawasan yang jelas. Sistem ini bukan tentang memeras tenaga rakyat miskin, melainkan mengubah bantuan menjadi kesempatan kerja yang aman dan terstruktur.
Jika dijalankan dengan benar, transformasi ini menjadi lompatan besar dalam pembangunan nasional. Bansos tunai hanya menciptakan konsumsi sesaat, tetapi bansos berbasis kerja menciptakan perubahan jangka panjang. Desa lebih bersih, warga lebih produktif, anggaran negara lebih efektif, dan martabat rakyat miskin terangkat. Dengan 455 triliun rupiah per tahun, Indonesia sebenarnya mampu membangun program kerja publik terbesar di Asia, bahkan mungkin di dunia, sambil tetap menjaga keadilan sosial. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian politik dan kerangka kebijakan yang tepat.
Di tengah perdebatan mengenai efektivitas bantuan sosial, satu hal menjadi jelas: uang sebesar itu tidak boleh sekadar mengalir dan habis begitu saja. Ia harus menjadi bahan bakar perubahan. Dan mungkin, inilah saatnya Indonesia mengambil jalan baru—bukan sekadar memberi, tetapi membangun martabat.