Jalan jalan mulus di Garut apakah sebuah impian?
Bayangkan Anda sedang mengemudikan kendaraan di sebuah kabupaten yang seharusnya menjadi surga wisata di Jawa Barat, tapi justru berubah menjadi medan perang melawan lubang-lubang raksasa yang siap menelan ban mobil Anda kapan saja. Itulah realitas menyedihkan jalan-jalan di Garut, sebuah wilayah yang kaya akan potensi alam tapi miskin dalam perawatan infrastruktur. Tahun 2026 ini, kondisi jalan di Garut bukan lagi sekadar masalah kecil yang bisa diabaikan dengan janji-janji politik, melainkan sebuah tragedi berkelanjutan yang menghancurkan harapan masyarakat. Dengan total panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 1.000 kilometer, di mana sekitar 300 kilometer di antaranya rusak parah, pemerintah daerah seolah-olah angkat tangan, meninggalkan rakyat bergelut dengan risiko kecelakaan setiap hari. Ini bukan hiperbola, tapi fakta pahit yang terus berulang, di mana anggaran terbatas menjadi alasan klasik untuk ketidakmampuan mengatasi masalah yang sudah menahun.
Kondisi ini semakin menyedihkan ketika kita melihat bagaimana jalan-jalan rusak ini menghambat roda ekonomi masyarakat. Di Garut, yang bergantung pada sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan, jalan yang berlubang dan berbatu membuat distribusi barang menjadi mimpi buruk. Petani yang hendak membawa hasil panen ke pasar sering kali terjebak dalam kemacetan akibat kendaraan mogok atau harus memutar jauh untuk menghindari ruas jalan yang tak layak pakai. Bayangkan seorang petani kopi di lereng Gunung Papandayan yang harus menempuh perjalanan dua kali lipat waktu normal hanya karena jalan provinsi yang rusak. Ekonomi lokal terpukul, harga barang naik, dan pendapatan menurun drastis. Pemerintah Kabupaten Garut bahkan secara terbuka meminta campur tangan pemerintah pusat karena merasa tak mampu lagi menangani sendiri, dengan alasan keterbatasan anggaran yang membuat penanganan jalan di 2026 menyusut drastis. Ini adalah pengakuan kegagalan yang menyakitkan, di mana infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi prioritas justru dibiarkan membusuk, menggerogoti potensi pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya bisa melejit jika jalan-jalan ini diperbaiki dengan serius.
Lebih parah lagi, kerusakan jalan di Garut bukanlah masalah baru. Beberapa ruas jalan telah rusak selama puluhan tahun, seperti yang baru-baru ini mulai diperbaiki setelah 20 tahun dibiarkan. Ini menunjukkan kelalaian sistematis dari pemerintahan sebelumnya hingga sekarang. Ambil contoh Jalan Prof. Anwar Musadad di pusat kota Garut, yang pada Februari 2026 dilaporkan dipenuhi genangan air dan lubang-lubang besar, membuat pengendara harus bermanuver seperti sedang bermain game survival. Bukan hanya di kota, kerusakan merata hingga ke pelosok desa. Data menunjukkan bahwa sekitar 90 kilometer jalan di Garut mengalami kerusakan, tersebar hampir di seluruh wilayah, termasuk jalan provinsi dan kabupaten. Dari Cisewu hingga wilayah selatan, jalan-jalan ini seperti luka terbuka yang tak pernah sembuh, menyebabkan kecelakaan lalu lintas meningkat, biaya perawatan kendaraan membengkak, dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Seorang warga pernah mengeluh bahwa perjalanan ke sekolah anaknya menjadi petualangan berbahaya, di mana hujan deras bisa mengubah jalan menjadi sungai lumpur yang siap menjebak siapa saja.
Pemerintah daerah mengklaim telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan, tapi angka-angka itu sendiri sudah menyedihkan. Untuk 2026, anggaran perbaikan jalan mencapai Rp59 miliar, yang rencananya digunakan untuk hotmix sekitar 21,04 kilometer, betonisasi 0,70 kilometer, dan pemeliharaan rutin 140 kilometer. Namun, dengan keterbatasan anggaran Rp38 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, target hanya mencapai 17,5 kilometer saja. Ini seperti menambal ban bocor dengan plester kecil—sementara, tidak efektif, dan pasti akan bocor lagi. Bupati Garut bahkan harus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas perbaikan jalan strategis, termasuk 33 jembatan rusak yang menjadi prioritas. Tapi, di mana akuntabilitasnya? Mengapa harus menunggu bantuan pusat ketika anggaran daerah seharusnya bisa dioptimalkan? Ini adalah kritik tajam terhadap manajemen keuangan yang buruk, di mana prioritas infrastruktur kalah dengan proyek-proyek prestisius yang kurang esensial.
Dampak sosial dari kondisi jalan ini tak kalah menyedihkan. Masyarakat Garut, yang mayoritas hidup dari sektor informal, merasakan beban berat. Anak-anak kesulitan mengakses pendidikan karena transportasi umum yang tak reliabel, sementara lansia dan penyandang disabilitas semakin terisolasi. Belum lagi isu kesehatan: debu dari jalan berbatu menyebabkan masalah pernapasan, dan genangan air menjadi sarang nyamuk demam berdarah. Kritik dari warga pun sering kali berujung pada intimidasi. Seorang konten kreator di Garut, misalnya, mendapat ancaman setelah mengunggah video kritik kondisi jalan rusak di Cisewu, yang akhirnya membuat Pemerintah Kabupaten turun tangan untuk menyelidiki. Ini menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi lokal, di mana suara kritis justru dibungkam daripada didengar. Alih-alih menanggapi dengan perbaikan cepat, respons pemerintah lebih condong ke pembelaan diri, meninggalkan rakyat dalam kekecewaan mendalam.
Solusi yang diusulkan, seperti perbaikan bertahap oleh Pemprov Jawa Barat dan Pemda Garut, termasuk proses tender dan perhatian dari gubernur, terdengar menjanjikan tapi lambat. Namun, tanpa komitmen nyata dan transparansi, ini hanyalah janji kosong. Garut perlu revolusi infrastruktur: alokasi anggaran yang lebih besar, pengawasan ketat terhadap kontraktor, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Tanpa itu, jalan-jalan di Garut akan tetap menjadi simbol kegagalan pemerintahan, menyedihkan bagi siapa saja yang melintasinya. Sudah saatnya rakyat Garut bangkit, menuntut hak mereka atas jalan yang layak, bukan lubang yang menelan harapan. Jika tidak, masa depan Garut akan terus tergelincir dalam kegelapan infrastruktur yang rusak, meninggalkan generasi mendatang dengan warisan kesedihan yang sama.