Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Rumuskan Anggaran dan Rencana Kerja Satgas Anti-premanisme
25 April 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyusun rencana kerja dan anggaran operasional untuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-premanisme yang akan dibentuk di setiap kabupaten/kota. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat kunjungannya ke Polres Depok, Selasa (22/4).
Menurut Dedi, Satgas Anti-premanisme ini sudah mulai bergerak di lapangan, namun untuk penguatan kelembagaan dan keberlanjutan operasional, diperlukan perencanaan anggaran yang matang. “Kesbangpol sudah saya kasih arahan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi, walaupun teknis di lapangan (satgas) sudah jalan,” ujar Dedi.
Anggaran yang sedang dirumuskan akan mencakup pengadaan posko, kendaraan operasional, dan kebutuhan administratif lainnya. Dedi menegaskan, pembiayaan Satgas Anti-premanisme akan bersumber dari anggaran daerah dan terpisah dari anggaran yang dimiliki Polri dan TNI.
Langkah ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat, Dian Rahadian, menyampaikan komitmen organisasinya untuk mendukung penuh program pemberantasan premanisme di Jawa Barat. “Pak Dedi memiliki niat yang baik. Tidak boleh ada warga Jawa Barat yang hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kami mendukung upaya beliau,” ujar Dian saat acara halalbihalal di Bandung, Kamis (24/4).
Dian juga menegaskan bahwa premanisme bukanlah persoalan organisasi, melainkan perilaku individu. Pemuda Pancasila, katanya, ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. “Kami siap berkolaborasi dengan Gubernur, TNI, dan Polri untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.”
Dukungan serupa datang dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menyebut kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi sebagai langkah strategis dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Jawa Barat. “Langkah Kang Dedi menertibkan premanisme sudah sangat tepat. Ini bagian dari implementasi amanah rakyat, sekaligus tugas langsung dari Pak Prabowo untuk memajukan dan menyejahterakan Jawa Barat,” katanya dalam pernyataan video, Kamis (24/4).
Satgas Anti-premanisme ini merupakan hasil dari komitmen bersama yang ditandatangani Dedi Mulyadi bersama jajaran penegak hukum, termasuk Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kapolda Metro Jaya, Kejati Jabar, dan Ketua DPRD Jawa Barat. Penandatanganan dilakukan dalam sidang paripurna pelantikan Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030 pada 21 Februari lalu.
Dengan hadirnya Satgas Anti-premanisme dan dukungan lintas sektor, Jawa Barat diharapkan menjadi provinsi yang lebih aman, tertib, dan ramah bagi masyarakat serta para pelaku usaha.